Apa itu KBLI 69102 Kegiatan Notaris & PPAT?

KBLI 69102 adalah kode klasifikasi bidang usaha resmi (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) untuk kegiatan kegiatan notaris & ppat. Kode ini wajib dipilih saat pendaftaran NIB via OSS-RBA — dan menentukan jenis izin, tingkat risiko, serta kewajiban pajak usaha Anda.

Izin apa saja yang dibutuhkan untuk KBLI 69102?

Karena KBLI 69102 termasuk kelompok risiko RENDAH, Anda cukup menerbitkan NIB via OSS-RBA dengan pernyataan mandiri — prosesnya cepat (1 hari kerja) dan murah. Namun cek juga izin khusus yang mungkin relevan dengan aktivitas spesifik usaha Anda.

Apakah KBLI 69102 bisa untuk ikut tender & pinjaman bank?

Bisa — dengan NIB yang aktif dan LKPM terlaporkan rutin, usaha Anda legal penuh untuk: ikut tender, mengajukan kredit bank, kerja sama korporat, dan program pemerintah. Pastikan badan usahanya sesuai kebutuhan (PT/CV untuk tender besar, perseorangan cukup untuk skala kecil).

Bagaimana cara mengurus KBLI 69102?

Caranya mudah: (1) konsultasi gratis dengan tim kami untuk memastikan kode ini (dan KBLI pendukungnya) paling optimal untuk pajak & modal Anda, (2) siapkan KTP & NPWP, (3) kami daftarkan via OSS-RBA sampai NIB terbit, (4) Anda dapat panduan kewajiban pasca-terbit (LKPM, pajak). Proses dominan online — tanpa harus ke kantor kami di Kota Tasikmalaya.

KBLI 69102Risiko Rendah Jasa Profesional

KBLI 69102 — Kegiatan Notaris & PPAT

Diperbarui 22 Januari 2026

Notaris dan PPAT — jabatan resmi dengan kewenangan akta otentik.

Cakupan Kegiatan KBLI 69102

Akta notaris
Akta otentik (PPAT)
Legalisasi & waris

Izin yang Dibutuhkan

1NIB (Nomor Induk Berusaha)

Terbit via OSS-RBA dengan pernyataan mandiri — proses paling cepat (1 hari kerja). Inilah legalitas inti usaha Anda.

2SK Notaris (Kemenkumham) — jabatan profesional

Izin khusus sektor ini — tim kami berpengalaman mengurusnya di seluruh Indonesia.

Kewajiban Pajak Usaha

PPh Final 0,5% dari omzet (PP 55/2022) tersedia untuk usaha dengan omzet ≤ Rp4,8 miliar/tahun — rezim pajak paling ringan untuk UMKM.
Jika omzet melewati Rp4,8 miliar/tahun, wajib PKP: faktur pajak PPN 11% & SPT Masa bulanan.
Kewajiban rutin: lapor SPT Tahunan via e-Filing Coretax (deadline 31 Maret untuk orang pribadi, 30 April untuk badan) + LKPM berkala di OSS.

Hitung pajak usaha Anda

Insentif & Subsidi yang Tersedia

Subsidi kuota Sertifikasi Halal 100% untuk UMKM (BPJPH) — bila memproduksi/jual produk makan-minum
Insentif pajak PPh final 0,5% untuk omzet ≤ Rp4,8 miliar
Akses program pemerintah: PNM Mekaar, KUR, dan pembinaan UMKM Daerah

Pertanyaan Umum KBLI 69102

KBLI Sejenis di Kategori Ini

69101Kegiatan Hukum (Advokat)69201Jasa Akuntansi, Pencatatan & Audit 69202Konsultasi Perpajakan